oleh

Transformasi Dana Bergulir Solusi Ketergantungan Rentenir Berkedok Koperasi

Aceh Tamiang-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang mendukung sepenuhnya langkah pemerintah setempat dalam upaya memberantas praktek rentenir yang saat ini masih terus beroperasi di Bumi Muda Sedia.

“DPRK Aceh Tamiang sangat mendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berencana mengeluarkan Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rentenir,” Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang Muhammad Nur kepada PENAPOST.ID, diruang kerjanya, Senin (5/7/2021).

Menurutnya rapat pembahasan tentang Qanun tersebut sudah mulai dibahas dengan Panitia Legislatif (Panleg) DPRK Aceh Tamiang bersama TIM Asistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

“Jum’at (kemarin) kita sudah mulai bahas bersama Panleg DPRK dan pihak Eksekutif,” jelasnya.

Politisi muda dari Partai Demokrat ini berharap setelah Qanun itu nantinya disahkan ada implementasi akan pelaksanaannya.

“Ketika Qanun tentang Rentenir disahkan maka harus ada penindakan kepada pelaku rentenir yang saat ini masih menjalankan operasinya berkedokan koperasi,” tegas M. Nur.

Sehingga sambungnya, dengan adanya Qanun tentang Rentenir ini nantinya praktek rentenir tidak dapat berkembang di tengah masyarakat meskipun lagi.

Menyikapi ketergantungan warga terhadap rentenir berkedok koperasi, M. Nur mengatakan solusinya adalah segerakan Transformasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes) dari Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

“Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd itu nilainya miliar. Setiap kecamatan ada DBM. Kalau di kampung – kampung disebut dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP),” jelas M. Nur.

M. Nur menjelaskan SPP itu sendiri kelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) disetiap kecamatan dan diawasi oleh Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).

“UPK dan BKAD ini merupakan binaan dari eks PNPM-MPd dan sampai sekarang masih aktif,” sebutnya.

Jadi menurut M. Nur yang perlu dilakukan oleh dinas terkait adalah transformasikan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

M. Nur menjelaskan Transformasi itu sendiri sudah ada aturannya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : 516/PRI.02/IV/2021.

“Ya karena ini amanah undang – undang ya harus dilakukan. Tapi sebelum di Transformasi ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) ya harus dilakukan audit disetiap UPK kecamatan. Audit internal dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian akan jumlah Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di masing – masing kecamatan,” sebutnya mengakhiri. []

(Editor     | Redaksi)
(Laporan | Erwan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed