oleh

Tim KPK Bertemu Gubernur Nova, Bahas Apa?

Banda Aceh-Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Rabu (29/12/2021), di Pendopo Gubernur Aceh.

Kali ini,. Tim KPK yang melakukan pertemuan dengan eks Ketua DPD Demokrat Aceh itu adalah Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgrah) Wilayah 1, Arif Nurcahyo.

Melansir siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, kedatangan Arif Nurcahyo, ke Pendopo Gubernur dalam rangka rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP Pemerintah Aceh Tahun 2021.

Dalam pertemuan itu, Arif mengharapkan semua pemangku kepentingan di Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan tata kelola pada area intervensi MCP.

Sehingga capaiannya pun meningkat.
Ia juga meminta agar Pemerintah Aceh mendorong pemerintah kabupaten/kota supaya meningkatkan capaian MCP-nya masing-masing.

“Mudah-mudahan bukan hanya sekedar angka, tapi bagaimana implementasi di lapangan, “ kata Arif.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi melalui agenda Korsupgrah yang dikelola melalui skema Monitoring Center For Prevention (MCP) tersebut sangat bermanfaat bagi pihaknya.

“Insya Allah, kami di Aceh baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, akan saling bahu membahu dan saling mendukung dalam melaksanakan seluruh target 8 area intervensi yang telah diformulasikan ini,” kata Nova.

Ia mengatakan, pihaknya komit agar capaian pada masing-masing daerah dapat lebih ditingkatkan, baik untuk capaian tahun 2021 maupun pada tahun 2022 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Nova mengharapkan tim dari KPK RI agar senantiasa mendampingi dan mensupervisi kinerja dan kerja pihaknya di Aceh.

Hal tersebut penting dilakukab agar pihaknya dapat lebih yakin dan mantap dalam melangkah, baik secara internal maupun eksternal dengan Pemerintah Pusat, untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN.

Sebagaimana diketahui, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan meliputi delapan area intervensi.

Ada delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Ikut hadir dalam rapat tersebut sejumlah Kepala SKPA terkait, Diantaranya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mawardi, Asisten Administrasi Umum Iskandar, Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli, Kepala Bappeda, T. Ahmad Dadek, Kepala Badan Kepegawaian Abdul Qohar, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, Azhari. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed