oleh

Tekad Nasir Nurdin Sejahterakan Anggota PWI Aceh

Banda Aceh-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bakal mengaktifkan kembali koperasi yang sempat vakum itu. Ini lantaran Koperasi menjadi salah satu penggerak ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat umum.

Rencana pembentukan kembali koperasi, ternyata bagian sederet janji kampanye Ketua PWI Aceh Periode 2021-2026, Muhammad Nasir Nurdin,.

Ini lantaran, BNN===sapaan akrab pria berdarah Johan Pahlawan, Aceh Barat ini bertekad mensejahterakan para anggota yang tergabung dalam organisasi profesi wartawan tersebut.

Pasca dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari di Gedung DPRK Sabang, Senin, 6 Desember 2021 lalu, membuat Pemred The Aceh Post ini terus bergerak dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan janji kampanye saat ia maju sebagai calon Ketua PWI Aceh.

Ketua PWI Aceh, Muhammad Nasir Nurdin, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan penyuluhan rencana pembentukan Koperasi PWI Aceh, Jum'at, (14/01/2022), di Aula PWI setempat.
Ketua PWI Aceh, Muhammad Nasir Nurdin, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan penyuluhan rencana pembentukan Koperasi PWI Aceh, Jum’at, (14/01/2022), di Aula PWI setempat.

Ia memulainya pasca pelantikan dengan menggelar rapat koordinasi perdana pengurus PWI Aceh pada 17 Desember 2021 lalu. Dalam rakor itu, salah satu hal yang disampaikan adalah terkait pembentukan koperasi PWI Aceh.

Sejak itu pula, ia terus menurunkan tim untuk mengurus perkoperasian. Sebagai eksekutornya, Nasir menunjuk Wakil Ketua PWI Aceh Bidang Kesejahteraan, Muhammad Saman.

Gebrakan jemput bola dilakukan tim yang ditugaskan untuk mengurus pembentukan koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

“Hari ini kita mengikuti tahapan pembentukan koperasi dengan menghadirkan tim dari dinas terkait untuk melaksanakan penyuluhan ke gedung PWI Aceh,” ujar Nasir.

Hal itu disampaikan BNN===sapaan akrab Ketua PWI Aceh Periode 2021-2026, pada penyuluhan rencana pembentukan koperasi PWI Aceh oleh Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Aceh, Jum’at, (14/01/2022), di aula PWI setempat.

Penyuluhan ini diikuti pengurus PWI Aceh dan Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Aceh, Ny. Hanifah serta beberapa pengurus IKWI PWI Aceh.

Ketua PWI Aceh, Muhammad Nasir Nurdin, mengatakan, pembentukan koperasi dirasa perlu bagi kesejahteraan anggota PWI Aceh. Bahkan, pembentukan koperasi ini juga salah satu janji kampanye BNN saat maju sebagai calon ketua PWI Aceh sebelumnya.

“Kesejahteraan anggota di wilayah kerja PWI Aceh sangat diperlukan dan menjadi tekad kita dalam kepengurusan ini. Salah satu cara yang kita lakukan melalui pembentukan koperasi,” ujarnya.

Menurutnya, paska ia dilantik sebagai Ketua PWI Aceh pada 6 November 2021 lalu, ia terus bergerak dengan melakukan rapat bersama seluruh pengurus PWI Aceh.

“Untuk hal perkoperasian ini, kita menugaskan bidang Kesejahteraan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Aceh, tentang bagaimana Langkah-langkah yang harus dilakukan demi terwujudnya koperasi PWI Aceh,” katanya lagi.

Hasilnya, sambung BNN, tahapan demi tahapan dilaksanakan tim Bidang Kesejahteraan yang diketuai oleh Muhammad Saman, mulai membuahkan hasil. Terlebih, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, menyatakan dukungan terbentuknya koperasi PWI Aceh.

“Kerja nyata kita hari ini dapat kita lihat dengan kedatangan tim penyuluh dari dinas terkait untuk melakukan penyuluhan. Gerak cepat kita Bersama ini harus terus kita jalin demi kemaslahatan Bersama,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Aceh, T. Kamaluddin, menyambut baik dan mendukung PWI Aceh untuk mengaktifkan koperasi di organisasi pers tersebut.

Menurutnya, hal itu karena akan memberikan warna tersendiri bagi PWI Aceh dalam mendukung program pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Aceh melalui pemberitaan yang nantinya semakin cepat diketahui oleh masyarakat.

“Koperasi sebagai jembatan untuk kesejahteraan anggota dengan keuntungan yang dapat dinikmati semuanya. Saat ini, kita juga sedangkan menggalakkan koperasi syariah yang modern,” katanya lagi.

Dijelaskan, penyuluhan yang dilakukan pihaknya itu sebagai amanat Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018, tepatnya Pasal 12, yang mengharuskan setiap rencana perkoperasian untuk dilakukan penyuluhan. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *