oleh

Hakim PN Banda Aceh Tolak Permohonan Praperadilan Tersangka

Banda Aceh-Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, menyatakan menolak permohonan praperadilan oleh tersangka kasus jembatan Kuala Gigeng, Pidie, Aceh.

Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, SH. MH, dalam keterangan Persnya, Senin,. 27/12/2021), menjelaskan, pemohon praperadilan kasus ini adalah Kurniawan, ST, Msi, MT. Ia mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan Negeri Banda Aceh pada 2 Desember 2021 lalu.

Pengajuan praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara :06/Pid.pra/2021/PN-Bna yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2021, diwakili/dikuasakan kepada Hj. Herni Hidayati, SH., C.Me,

Maraihut Simbolon, SH dan Rudi Hartono, SH., masing-masing tersebut Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hadi simbolon & Rekan dan sebagai termohon Negara RI Cq Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dalam kedudukan selaku penyidik tentang penetapan tersangka An. KURNIAWAN, ST, Msi, MT dianggap tidak sah

Itu karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Sigli Tahap II yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2018.

Sesuai jadwal persidangan jumat 17 Desember 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh mengeluarkan surat perintah Nomor: Print- 1265/L.1/Fd.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 memerintahkan Ibnu sakdan, SH.MH, Zulkarnaen, SH dan Ismiyadi, SH untuk menghadiri sidang praperadilan.

Kemudian pada 20 Desember 2021 termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon.

Dilanjutkan pada 21 Desember 2021 pemohon mengajukan Replik dan pada 22 Desember 2021, termohon menngajukan Duplik dan selanjutnya pada 23 Desember 2021 pemohon dan Termohon menyerahkan alat bukti dokumen berupa surat-surat.

Selanjutnya pada Kamis 24 Desember 2021, pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan. Kemudian, pada Senin 27 Desember 2021, hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah membacakan putusan perkara :06/Pid.pra/2021/PN-Bna tersebut.

Berikut isi putusan :
– Menolak permohonan pemohon seluruhnya
– Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed