oleh

Gawat! Hutan Mangrove di Aceh Tamiang Rusak Parah

Aceh Tamiang-Lebih 75 persen atau dari total hampir 23 ribu hektar wilayah mangrove yang dimiliki Kabupaten Aceh Tamiang dilaporkan mengalami rusak parah. Disebut-sebut akibat penguasaan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta penebangan bakau untuk dijadikan bahan baku arang.

Direktur Eksekutif LSM Kempra, Izuddin Idris kepada PENAPOST.ID, Senin (19/07/2021) membenarkan kondisi kawasan mangrove di wilayah kabupaten Aceh Tamiang memang sangat mengenaskan.

“Hampir 23 ribu hektar wilayah mangrove yang dimiliki kabupaten ini, lebih dari 75 persen dalam kondisi rusak akibat penguasaan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta penebangan bakau untuk dijadikan bahan baku arang,” ujar Izuddin Idris.

Kondisi ini membuat warga masyarakat Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang mengeluh akan krisisnya kerusakan hutan mangrove di Kawasan itu. Begitupun, warga sudah berupaya melestarikan Manggrove melalui swadaya.

Keluhan warga mengemuka dalam diskusi multi pihak yang diselenggarakan Lembaga Swadya Masyarakat Kawasan Ekosistem Manggrove dan Pulua Sumatera (Kempra) dan didukung oleh World Wide Fund (WWF) Indonesia 14 Juli 2021 lalu di Aula Kantor Bappeda setempat.

Diskusi Multi Pihak itu bertajuk “Pemanfaatan dan Perlindungan Mangrove secara berkelanjutan” menghadirkan pemangku kepentingan dari beberapa kampung pesisir, KPH Wilayah III, serta beberapa kepala dinas di jajaran pemerintah kabupaten Aceh Tamiang seperti kepala Bappeda, Kadis LH dan kadis Perikanan.

Keluhan tersebut juga disampaikan beberapa Datok Penghulu (Kepala Desa) dan tokoh masyarakat di Kecamatan Banda Mulia yaitu desa Tanjung Keramat, Matang Seping dan Alur Nunang yang sebahagian besar wilayahnya merupakan kawasan mangrove, dalam diskusi multi pihak.

Menurut para beberapa tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan pesisir Aceh Tamiang secara sukarela telah berinisiatif untuk melakukan upaya untuk melindungi dan menyelamatkan kawasan mangrove yang tersisa di masing-masing kampung dengan meggagas pola kerja sama antara kelompok masyarakat dengan KPH Wilayah III untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan mangrove di wilayahnya secara berkelanjutan.

Mereka secara aktif menjaga dan melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang berlangsung di dalam kawasan mangrove, menerbitkan peraturan desa (Qanun Kampung) serta menerapkan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Dari pertemuan tersebut melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait langkah tindak lanjut yang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan hutan mangrove Aceh Tamiang yang masih tersisa, dan mengharapkan adanya aksi nyata dan dukungan yang lebih konkrit dari pemerintah kepada pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat di tingkat desa yang secara swadaya melakukan upaya penrlindungan dan penyelamatan mangrove di wilayahnya.

Direktur Eksekutif LSM Kempra, Izuddin Idris, menuturkan, saat ini kondisi kerusakan mangrove Aceh Tamiang memasuki fase paling kritis sepanjang dekade, dan akan terus berlanjut apabila tidk ada kesungguhan dan keseriusan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghentikannya.

Selama ini, Pemerintah daerah atau pemangku kepentingan di tingkat kabupaten terkesan enggan mengambil langkah kebijakan untuk mengurangi atau menghentikan laju kerusakan hutan mangrove yang terjadi di kawasan pesisir, dengan berlindung pada alasan klasik bahwa kewenangan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan dan wilayah mangrove berada di pemerintahan propinsi dan di tingkat pusat.

Menurutnya, hal itu alasan yang terlalu dibuat-buat. Kewenangan pengelolaan dan pengawasan wilayah hutan boleh saja ada di tangan pemerintah propinsi atau pemerintah pusat, tapi secara geografis dan demografis lahan yang ada pada wilayah hutan tersebut tetap milik Aceh Tamiang, dan pemerintah daerah punya hak untuk mengatur peruntukannya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Artinya, jika Pemerintah Aceh Tamiang serius berupaya untuk menghentikan laju kerusakan mangrove di wilayahnya, dapat dilakukan dengan menerbitkan aturan yang dapat membatasi laju kerusakan mangrove, misalnya dengan menerbitkan aturan moratorium penguasaan dan alih fungsi lahan mangrove atau larangan mengoperasikan dapur arang,” tegasnya.

Izuddin mengatakan contoh lain yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian insentif, reward atau memberikan perioritas pembangunan kepada desa yang berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata dalam melakukan upaya perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove secara berkelanjutan.

“Realita hari ini, komitment pemerintah Aceh Tamiang terhadap perlindungan dan penyelamatan hutan mangrove di kawasan pesisir masih sebatas narasi akademis yang tertuang dalam dokumen RPJM, KLHS dan RTRW, sementara langkah tindak lanjutnya belum tampak secara nyata,” ungkap Izuddin.

Izuddin juga menambahkan bahwa sejak setahun terakhir, beberapa tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan pesisir Aceh Tamiang secara sukarela telah berinisiatif untuk melakukan upaya untuk melindungi dan menyelamatkan kawasan mangrove yang tersisa di masing-masing desa dengan meggagas pola kerja sama antara kelompok masyarakat dengan KPH Wilayah III untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan mangrove di wilayahnya secara berkelanjutan.

Mereka juga secara aktif menjaga dan melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang berlangsung di dalam kawasan mangrove, menerbitkan peraturan desa (Qanun Kampung) serta menerapkan sanksi bagi pihak yang melanggar.

“Inisiatif yang luar biasa ini sudah sepantasnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah di tingkat kabupaten, dengan menerbitkan regulasi yang dibutuhkan serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap apa yang mereka lakukan,” pungkas Izuddin mengakhiri. []

(Editor | Redaksi)
(Laporan | Erwan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed