oleh

Eks Kadis Perindagkop Aceh Tamiang dan Pemilik Tanah Jadi Tersangka

Banda Aceh-Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh telah menetapkan tersangka perkara kasus pengadaan tanah pasar tradisional Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2014 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) setempat, Kamis, (19/05/2022), di aula rapat Kejati Aceh.

Gelar perkara tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Bambang Bachtiar, S.H., M.H dan dihadiri Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Koordinator dan para Kasi serta seluruh Anggota Satgas Pidsus Kejati Aceh sejak pukul 14:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB.

Melansir keterangan Plt. Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, S.,H, dalam gelar perkara tersebut, tim penyidik memaparkan hasil penyidikannya yang dilakukan selama ini dan menyampaikan bukti-bukti setelah diperoleh, selanjutnya hasil penyidikan ditanggapi peserta ekspose.

Dari hasil gelar perkara itu disimpulkan telah ditemukan bukti awal terjadinya tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pasar tradisional Kabupaten Aceh Tamiang pada Disperindagkop tahun anggaran 2014 yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang dan ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka masing-masing AH mantan Kepala Disperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 dan SI selaku pemilik tanah tersebut. Peristiwa terjadinya tindak pidana korupsi itu terjadi pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2,5 Miliar untuk pengadaan tanah pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang.

Dalam pelaksanaannya, Disperindagkop Aceh Tamiang telah memilih/menetapkan tanah milik tersangka SI seluas 10.000 Meter dengan tidak menggunakan aturan yang berlaku yaitu dengan cara langsung menunjukkan/memilih tanah tersebut untuk diganti rugi.

Dalam penetapan harga ganti rugi, hanya dilakukan secara musyawarah/negosiasi dengan pemilik tanah, sehingga ditetapkan harga ganti rugi senilai RP. 249.000 per meter.

Total duit keseluruhan diterima tersangka SI sebesar Rp.2.490.000.000. Padahal, tanah tersebut dibeli oleh SI pada tahun 2013 atau setahun sebelumnya hanya seharga Rp. 14.000 per meter.

Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Aceh telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.595. 000.000. Kedua tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *